SALAH Satu bukti bahwa pemerintah gagal dalam menjalankan industrialisasi adalah meluasnya sektor informal. Dari tahun ke tahun makin banyak pemuda atau sarjana yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Sementara itu, jumlah pekerja di sektor informal terus merangkak naik.
Menurut data yang ada, jumlah pekerja sektor informal mencapai 70% dari keseluruhan angkatan kerja. Angka ini sangat memprihatinkan, sebab hal itu berarti, dari sekitar 116 juta orang angkatan kerja Indonesia, sebagian besarnya terjatuh pada lapangan pekerjaan sebagai pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang ojek, dan sebagainya.
Karena ketidakmampuan pemerintahlah maka sektor informal berkembang. Tetapi, sudah begitu, pemerintah masih saja mau “tutup mata” terhadap sektor informal ini, bahkan menggusurnya dengan semena-mena. Lihatlah, atas nama keindahan kota, pemerintah kota-kota besar di Indonesia mengirimkan Satpol PP untuk menghancurkan lapak-lapak atau sarana produksi PKL.
Argumentasi “keindahan kota” tentu masih diperdebatkan. Dalam banyak kasus, penempatan papan reklame ataupun spanduk iklan terkadang mengganggu dan merusak keindahan kota. Selain itu, ada banyak kafe-kafe yang biasanya tidak dilengkapi dengan tempat parkir, justru memperlihatkan tumpukan kendaraan di depannya dan membuat gangguan lalu-lintas.
Kalaupun masalahnya “keindahan kota”, kenapa pemerintah tidak mendahulukan penataan pedagang kaki lima. Penataan yang dimaksud di sini adalah pengaturan hingga pembangunan fasilitas berjualan yang bersih dan modern. Hanya saja, proyek ini membutuhkan anggaran dari pemerintah. Tetapi kalau anggaran itu memang untuk kebutuhan rakyat dan menggerakkan ekonomi daerah, kenapa pemerintah harus berpelit-pelit.
Lihatlah perilaku walikota Makassar. Tidak bisa menciptakan lapangan kerja untuk seluruh warganya, ia malah menggusur semua pedagang pisang epe di sepanjang anjungan pantai Losari. Alasan yang dipergunakan sang Walikota adalah kebersihan dan keindahan. Padahal, kalau mau berbicara keindahan kota, tata-ruang kota makassar yang sembrawut jauh lebih bermasalah ketimbang keberadaan PKL itu.
Lagi pula, keberaan pedagang pisang epe itu bukan saja penting untuk menopang ekonomi rakyat, tetapi seharusnya bisa dikembangkan sebagai potensi daerah dan sekaligus kuliner daerah yang patut dibanggakan. Bukankah banyak kota-kota besar lain di dunia, yang justru berhasil mengelola PKL-nya dan menggunakan hal itu sebagai daya tarik utama untuk menarik wisatawan.
Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, tidak perlu belajar jauh-jauh. Ia bisa belajar langsung kepada Walikota Solo, Joko Widodo, yang berusaha memindahkan PKL ke tempat-tempat yang lebih layak tanpa melalui kekerasan. Ia menggunakan anggaran pemerintah sebesar Rp9,8 milyar untuk membangun lokasi baru bagi PKL. Dan, sebagai gantinya, ia menarik retribusi Rp2500 perhari kepada PKL, dengan harapan bahwa retribusi itu akan menutupi anggaran RP9,8 milyar tadi. Seorang pemimpin mestinya memang begitu: mencari solusi yang tidak merugikan rakyat, bukan menggusurnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar