PKL Sebagai Katup Ekonomi Bangsa

Usaha kecil seperti Pedagang Kaki Lima merupakan aset ekonomi bangsa Indonesia, yang memberi andil besar dalam hal ketenaga kerjaan, pengentasan kemiskinan & menjadi katup pengaman ekonomi kerakyatan. Dalam era globalisasi sekarang ini persaingan dunia usaha semakin ketat, dikarenakan membanjirnya produk luar yang secara leluasa bisa masuk di belahan negara manapun. Seperti yang sering kita lihat bersama banyak produk-produk Made In China di toko-toko kecil sampai supermarket, Hypermarket dengan harga yang sangat terjangkau konsumen.


Produk-produk tersebut di atas nota bene telah merambah kebutuhan sehari-hari masyarakat kita, seperti kaos kaki, sandal, sepatu, pakaian, mainan anak, elektronik, sabun cuci, kosmetik, sampai jarum pentul tersedia. Mungkin hanya jajan pasar dan produk makanan yang sifatnya tidak tahan lama belum diproduksi oleh mereka. Sehingga Rumah makan, Warung ala kaki lima masih bisa bertahan karena belum ada saingan yang berarti. Menjamurnya pedagang kaki lima di kota-kota besar diakibatkan oleh urbanisasi masyarakat desa ke kota karena pertumbuhan desa yang cuma 4 % dan kota sekitar 6 %, faktor lain dikarenakan sempitnya lapangan kerja formal dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pada tahun 1997-1998 sewaktu terjadi kresis ekonomi yang melanda negara kita, banyak perusahaan besar mengalami gulung tikar dan merumahkan karyawannya, akan tetapi sektor informal seperti PKL tidak begitu terkena imbasnya, malah mereka menjadi dewi fortuna bisa menolong pekerja yang di PHK, masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan dan lulusan perguruan tinggi yang kurang beruntung. Kami selaku ketua DPD APKLI Surabaya menawarkan konsep kerjasama kemitraan dengan Pengusaha, BUMN, dan Pemerintah untuk memberdayakan Pedagang kecil supaya bisa menjadi wirausahawan menengah yang tangguh. Dengan harapan akan menciptakan lapangan kerja buat keluarga, Lulusan SMU, serta masyarakat sekitar. Semoga harapan ini ditindaklanjuti dengan baik oleh pembuat kebijakan sehingga akan terwujud tata kelola PKL yang menguntungkan berbagai pihak.
Apabila dikelola dan diberdayakan dengan baik dan transparan, PKL akan maju dan berkembang sehingga bisa menyumbangkan PAD ke Pemerintah daerah yang berupa restribusi. Kota akan tumbuh berkembang, terjadi pertumbuhan ekonomi suatu kawasan, serta masyarakatnya mempunyai daya beli, PKLnya pun akan menjadi mandiri, tertib, dan teratur. Semoga gagasan yang baik ini tidak hanya menjadi topik menarik dalam seminar sehari yang selanjutnya akan terabaikan. Harapan kami perlu regulasi dan kemauan politik dari pejabat daerah seperti Bupati, Walikota dan Gubenur untuk menata kembali rencana tata ruang yang berkesinambungan antara pelaku usaha besar dan kecil. Hubungan harmonisasi  antar beberapa pihak harus mulai ditimbulkan demi kemajuan bersama sehingga bisa menpopang laju ekonomi bangsa. Jika ekonomi masyarakat suatu negara menjadi kuat maka efek globalisasi akan bisa diminimalisir sedini mungkin, semoga.
Salam Pemberdayaan Yes, Penggusuran No !!

Sekilas info :
Dijual Rumah Makan 10X20 m2 SHM, tengah kota di Jl. Miliran No. 1 Jogjakarta (gambar sampul) fasilitas lengkap tanpa perantara harga nego. Hub : Deky Hp. 081330581206