INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyentil pemerintah daerah yang kerap membubarkan lahan usaha para pedagang kaki lima.
Dengan alasan mengganggu ketertiban sekalipun, SBY tak ingin pelaku usaha kaki lima dibubarkan paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perangkat pemerintah daerah lainnya.
"Saya tidak senang lihat saudara kita pedadang kaki lima digusur-gusur apalagi dengan kekerasan," kata SBY dalam pembukaan Gerakan Kewirausahaan Nasional, di SME Tower, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (8/3/2012).
Menurut SBY, pedagang kaki lima, adalah wirausaha yang gigih dan turut memajukan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah diminta untuk memfasilitasi para pedagang kaki lima untuk tetap berwirausaha, dengan menyediakan lahan wirausaha dan tetap menjaga ketertiban.
"Namun demikian, saudaraku pedagang kaki lima bisa menjalankan usahanya dengan tertib, sesuai yang diatur dan ditata pemerintahan daerah. Dengan demikian mereka bisa berusaha, dan usahanya sesuai pembangunan di daerah," tutur SBY.
Dengan memajukan usaha mikro, angka kemiskinan akan dapat dikurangi, kesejahteraan masyarakat tumbuh, dan angka kejahatan berkurang di tengah masyarakat. "Pedagang kaki lima jaga ketertiban, kebersihan, yang dijual benar-benar bermanfaat. Kalau pedagang kaki lima makin tumbuh dengan baik, pengangguran bisa diturunkan, pengangguran turun kemiskinan turun," kata SBY.
"Turunnya pengangguran menurunkan angka kejahatan. Pelajaran yang bisa dipetik, kejahatan sering dilakukan mereka yang tidak memiliki pekerjaan, penganggur," tambahnya. [mvi]
Kami atas nama Pengurus DPD APKLI mengucapkan selamat & sukses atas penganugerahkan Bapak Presiden SBY sebagai Bapak PKL Indonesia.
BalasHapus