BPR Jatim Kucurkan Kredit Kepada PKL se Jatim

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim akan memberikan kredit tanpa batas kepada para Pedagang kaki lima (PKL) se Jatim.

Para PKL ini masuk dalam kategori pelaku usaha sektor informal dan menjadi salah satu target anak perusahaan Bank Jatim ini untuk dijadikan nasabah. Mereka akan mendapat kucuran kredit tanpa batas atau unlimited.
"Soal besaran angka kredit yang dikucurkan akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan para PKL. Kami hanya menyesuaikan," ujar Direktur BPR Pemasaran BPR Jatim Subawi, Sabtu (17/3/2012) siang di Gedung Wanita Jl Kalibokor Surabaya, saat pelantikan pengurus DPC Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) tingkat kecamatan se Surabaya.

Untuk mendapatkan kredit tersebut BPR Jatim juga berjanji tak memberikan syarat berbelit. Demikian juga suku bunga yang disyaratkan kepada PKL sebesar Rp 12 persen pertahun. Syarat mendapatkan pinjaman juga diperlunak.

Subawi mengatakan, dari 4,2 juta pelaku usaha mikro, termasuk PKL di Jatim, baru 30 persen yang bisa mengakses kredit perbankan. Sisanya, 70 persen lainnya belum tersentuh kredit, dan celakanya banyak di antaranya terjebak renternir.

Plafon pagu pinjaman yang bisa diberikan, kata Subawi, antara Rp2 juta hingga Rp50 juta dan bahkan lebih. BPR Jatim juga membebaskan agunan bagi PKL yang nilai pinjamannya kecil. Meski tak ada agunan, PKL dengan penjamin atau apalis kelompok pedagang.

Ketua DPP APKLI Ali Mahsun menambahkan, pihaknya selama ini berupaya mendorong PKL mengakses permodalan dengan bunga murah. Supaya pengajuan kredit mudah disetujui, APKLI menggandeng Primer Nasional Koperasi Bintang Lima di Jakarta sebagai apalis atau penjamin.

Sementara itu pelantikan pengurus kecamatan ini  sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah pengurus tingkat kota memprotes Ketua DPD APKLI Surabaya Deki Sugeng.

Deki dituding berjalan sendiri dan cenderung mengabaikan pengurus lainnya. Selain itu, Deki juga disebut-sebut bukan seorang pelaku usaha sektor informal, PKL. Selain bukan warga Surabaya, Deki juga dinilai gagal mempertanggungjawabkan keuangan paguyuban pedagang di Pasar Pogot, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran.

Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Surabaya Moch Machmud menyesalkan terjadinya dualisme kepengurusan. APKLI Surabaya ada dua, dan masing-masing punya struktur kepengurusan sendiri. Ini sangat disayangkan. Padahal jika dikelola baik, Komisi B bisa membantu dengan mengajukan anggaran pembinaan atau permodalan lunak ke Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya. (red)