Ketua Bidang Pemberdayan dan Advokasi, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima (DPD APKLI) Kota Jogja, Edi Susanto menyatakan, pembuatan shelter untuk sekitar 200 PKL bertujuan agar kawasan PKL Malioboro lebih tertata.
Sabtu, 31 Maret 2012
PKL Di Kawasan Malioboro Mengusulkan Pembangunan Shelter
Ketua Bidang Pemberdayan dan Advokasi, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima (DPD APKLI) Kota Jogja, Edi Susanto menyatakan, pembuatan shelter untuk sekitar 200 PKL bertujuan agar kawasan PKL Malioboro lebih tertata.
Rabu, 21 Maret 2012
Pembubaran Panitia Pelantikan DPC APKLI Surabaya
Tepat tanggal 21 Maret 2012 Jam 12.00 Wib telah dilakukan Pembubaran Pelantikan Panitia DPC APKLI Surabya di RM. Lesehan Pak Wito Jl. Hendrosari Benowo, Didalam acara penutupan tersebut telah dinyatakan bahwa acara pelantikan DPC APKLI Surabaya 17 Maret 2012 di Gedung Wanita Surabaya dinyatakan berhasil & sukses. Langkah kedepan adalah konsolidasi DPC dan menyusun program kerja tiga tahun. Pengurus DPC sepakat diadakannya program pelatihan dengan mengandeng sponsor dan dibentuk koperasi. Sebetulnya DPD APKLI Surabaya
Minggu, 18 Maret 2012
BPR Jatim Kucurkan Kredit Kepada PKL se Jatim
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim akan memberikan kredit tanpa batas kepada para Pedagang kaki lima (PKL) se Jatim.
Para PKL ini masuk dalam kategori pelaku usaha sektor informal dan menjadi salah satu target anak perusahaan Bank Jatim ini untuk dijadikan nasabah. Mereka akan mendapat kucuran kredit tanpa batas atau unlimited.
Para PKL ini masuk dalam kategori pelaku usaha sektor informal dan menjadi salah satu target anak perusahaan Bank Jatim ini untuk dijadikan nasabah. Mereka akan mendapat kucuran kredit tanpa batas atau unlimited.
Rabu, 14 Maret 2012
SBY Minta Jangan Asal Gusur Pedagang Kaki Lima
INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyentil pemerintah daerah yang kerap membubarkan lahan usaha para pedagang kaki lima.
Dengan alasan mengganggu ketertiban sekalipun, SBY tak ingin pelaku usaha kaki lima dibubarkan paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perangkat pemerintah daerah lainnya.
Langganan:
Postingan (Atom)